Komisi 4 Pertanyakan Perkada BLUD Kepada Dinas Kesehatan

agungsugenta, 24 Jan 2020, PDF
Share w.App T.Me
INDONESIASATU.CO.ID:
PESAWARAN. Menindak lanjuti Laporan yang di layangkan Ke Komisi 4 DPRD kabupaten pesawaran, Roliyansyah Wakil  Ketua Komisi dari partai Nasdem menyampaikan hasil hearing dengan dinas kesehatan kabupaten pesawaran beberapa waktu lalu, Kamis (23/01/2020).
 
"Kami sudah hearing dengan dinas kesehatan, menanyakan langsung tentang hal Perkada BLUD.
 
Tapi dinas masih berkilah sudah ada Perkada tersebut, namun tidak dapat menyebutkan nomer nya berapa.
 
Masih kami(komisi 4), tunggu dinas menyampaikan laporan dana Kapitasi mereka, dan bernjanji akan segera disusun untuk disajikan, janji dinas", papar Roliyansyah kepada awak media usai menghadiri rapat paripurna Kamis sore.
 
Dilaporkan Dana kapitasi kabupaten pesawaran melebihi ketentuan dari data tahun 2017 resume hasil pemeriksaan atas sistem pengendalian intern, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) melaporkan; Penganggaran dan Mekanisme Penggunaan Dana Non Kapitasi pada FKTP Dinas Kesehatan Tidak Sesuai Ketentuan yang Berlaku.
 
Realisasi pendapatan JKN yang diterima Dinkes selama Tahun 2017 terdiri dari pendapatan Kapitasi sebesar Rp15.525.937.976,00 dan Non Kapitasi sebesar Rp1.631.763.800,00 atau seluruhnya sebesar
Rp17.157.701.776,00
 
Penggunaan dana JKN tersebut dianggarkan melalui kegiatan JKN dengan anggaran sebesar Rp22.000.000.000,00 dan telah direalisasikan sebesar 
Rp18.994.917.648,00 atau 86,34%. Realisasi belanja tersebut terdiri dari belanja barang dan jasa sebesar Rp16.840.934.492,00 dan belanja modal sebesar Rp2.153.983.156,00.
 
Pendapatan dana kapitasi JKN adalah besaran pembayaran per bulan yang dibayar dimuka kepada 
Fasilitas Kesehatan Tingkat pertama (FKTP) berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan. Pendapatan dana kapitasi JKN tersebut ditransfer langsung dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) ke rekening masing-masing Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas). 
 
Pendapatan dana non kapitasi adalah besaran pembayaran klaim oleh BPJS kepada FKTP berdasarkanjenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan. 
 
Dana non kapitasi tersebut digunakan langsung oleh 13 FKTP yaitu dana yang ditransfer oleh BPJS ke rekening Dinas Kesehatan, tidak disetorkan ke kas daerah. 
 
Penggunaan langsung tersebut tidak tepat karena FKTP di Kabupaten Pesawaran belum berstatus sebagai BLUD sehingga penerimaan dana non kapitasi tersebut seharusnya disetorkan ke kas daerah.
 
Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Kesehatan (Permenkes) Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional.
 
Permasalahan tersebut mengakibatkan adanya risiko terjadinya penyimpangan atas dana non kapitasi yang tidak disetorkan ke kas daerah dan penggunaannya tidak didasarkan pada RKA-DPA khusus terkait penggunaan dana non kapitasi.
 
"Kami masih menunggu dinas kesehatan menyampaikan  laporan tahunan penggunaan dana Kapitasi dan  non kapitasi tahun 2018,  yang sudah di audit BPK untuk menjadi bahan perbandingan kami mengambil keputusan", tutup Roliyansyah.(Agung)
PT. Jurnalis Indonesia Satu

Kantor Redaksi: JAKARTA - Jl. Terusan I Gusti Ngurah Rai, Ruko Warna Warni No.7 Pondok Kopi Jakarta Timur 13460

Kantor Redaksi: CIPUTAT - Jl. Ibnu Khaldun I No 2 RT 001 RW 006 Kel Pisangan Kec Ciputat Timur (Depan Kampus UIN Jakarta)

+62 (021) 221.06.700

(+62821) 2381 3986

jurnalisindonesiasatu@gmail.com

Redaksi. Pedoman Siber.
Kode Perilaku.

Mitra Kami
Subscribe situs kami
Media Group IndonesiaSatu