DPRD Pasaman Memberikan Rekomendasi Honorer K2 menjadi CPNS

INDONESIASATU.CO.ID:

--- Belasan guru yang tergabung dalam Forum Honorer Kategori Dua Indonesia (FHK2I) Pasaman , Aula gedung DPRD Kabupaten Pasaman, Senin (15/01/2018).

Kedatangan mereka melakukan audiens dengan wakil rakyat untuk meminta surat dukungan penyelesaian honorer K2 atau rekomendasi agar memperjuangkan status mereka jadi CPNS.

Kedatangan perwakilan guru honorer K2 ini diterima langsung Ketua DPRD Pasaman, Yasri diruang rapat komisi DPRD setempat. Turut hadir, Ketua Komisi C Sawal, Sekretaris Komisi C, Khairuddin Simanjuntak, beserta anggota DPRD lainnya, seperti Rona Resky, Salamat Simamora (Fraksi NasDem) dan Hambali (FPKB-PDIP). 

Kepada wakil rakyat itu, perwakilan forum guru honorer K2 ini meminta surat dukungan dari DPRD setempat agar mereka diangkat menjadi CPNS. Rencananya, surat rekomendasi DPRD itu akan dilayangkan kepada Kemenpan RB dan Presiden RI, Jokowi di Jakarta.

Wakil Ketua FGHK2 Kabupaten Pasaman, Zulkarnaini (47) mengatakan, kedatangan mereka ke DPRD setempat untuk meminta dukungan dari para wakil rakyat tersebut terkait penyelesaian honorer K2 atau rekomendasi.

"Kita kesini untuk menyampaikan aspirasi dari FHK2I Pasaman, agar DPRD mendukung pemerintah pusat segera menerbitkan payung hukum untuk pengangkatan honorer K2 menjadi CPNS melalui revisi UU ASN dengan mempertibangkan masa pengabdian lebih dari 10 tahun, tanpa melalui seleksi tes kompetensi dan tidak ada batas usia," katanya.

Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Pasaman, Yasri mengatakan kesiapannya untuk memberikan rekomendasi bagi perjuangan guru honorer K2 tersebut. Bahkan, kata Yasri, Asdeksi (Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia) juga sudah mendesak agar DPRD tiap kabupaten memberikan dukungan.

"Saya siap tandatangani dukungan ini. Selain dari forum guru honorer K2 ini, kita juga meminta dukungan dari Pemkab Pasaman. Agar, bersama-sama mendukung perjuangan ini, agar lebih kuat seperti amanat Asdeksi," katanya. 

Pihaknya, kata dia, hanya bisa membantu memberikan rekomendasi bahwa DPRD mendukung perjuangan guru honorer K2 itu agar diangkat CPNS. Sementara keputusan pengangkatan mereka menjadi CPNS berada ditangan pemerintah pusat. 

"Kita mendukung langkah guru honorer. Kita berharap perjuangan para guru tidak tetap tersebut bisa membuahkan hasil, yakni diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS)," ujarnya. 

Sementara Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasaman, Ashari mengatakan, bahwa kewenangan pengangkatan guru honorer K2 menjadi CPNS merupakan kewenangan pemerintah pusat. Pemerintah daerah, kata dia, hanya memfasilitasi. 

"Pengangkatan CPNS ketegori II ini merupakan kewenangan pusat. Kami, tidak bisa memberi harapan kepada bapak/ibu K2 ini. Cuman, kita hanya bisa berusaha. Data K2 ini sudah ada dipusat," katanya. (Anto)

  • Whatsapp

Berita Terpopuler

Index Berita